Berita Terkini


Kumpulan berita BPPSPAM dan regulasi Pemerintah yang terbaru


19 / 02
DPRD Berharap PDAM Madiun Berkontribusi Sumbang PAD




DPRD berharap  kinerja  PDAM Kabupaten Madiun  dapat terus meningkat sehingga dapat segera memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Madiun. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Suparno Budi Santosa dalam kunjungannya...

Regulasi


Undang-Undang


Lihat

Peraturan Pemerintah


Lihat

Peraturan Presiden


Lihat

Peraturan Menteri


Lihat

Tentang BPPSPAM

Air merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh Negara. Hal ini dituangkan dalam Rancangan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat akan air, Pemerintah telah mendirikan Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) melalui Peraturan Presiden Nomor  90 Tahun 2016.

BPPSPAM merupakan lembaga di bawah menteri yang ditugaskan  untuk membantu pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan penyelengaraan SPAM yang diselengarakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD) penyelenggara SPAM. Lembaga akan menggantikan tugas dari Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang sebelumnya telah dibentuk oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 294/PRT/2005.

Sesuai dengan Pepres Nomor 90 Tahun 2016, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum.

2. Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan sistem penyediaan air minum.

3. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum- yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.

4. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan Pemda dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dengan pelanggan..

Baca Selengkapnya

.

.

Subscribe Untuk Dapatkan Berita Terkini

Stastistik Pengunjung


VISITOR

9359

HITS

92096

TODAY

2

ONLINE

2