Infrawater Forum 2017 : Kolaborasi Pembangunan Infrasturktur Air Minum
Monday, 13 Nov 2017

Air Minum adalah merupakan kebutuhan dasar yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Guna merealisasikan pelayanan air minum secara merata, diperlukan dukungan infrastruktur SPAM yang memadai.

Dalam rangka menjalin komunikasi dan menentukan arah serta prospek pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPAM ke depan, bekerjasama dengan event organizer penyelenggara IIW, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) menyelenggarakan Infrawater Forum di JCC, Senayan, Jumat(10/11). Acara dibuka oleh Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo dan dihadiri oleh  Plt. Anggota BPPSPAM, Ir. M.Aulawi Dzin Nun; Dirut PT. Palyja, Alan Thomson; Direktur Aetra Tangerang, Edy Hari Sasono; Direktur Tehnik PT. Adya Tirta Batam, Paul Bennet; dan Researcher, CSID, Firdaus Ali sebagai narasumber dan Advisor Perpamsi, Agus Sunara sebagai moderator. Acara forum diskusi ini dihadiri oleh peserta dari perwakilan pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, investor nasional dan internasional.

Sri Hartoyo menyampaikan bahwa , pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam regulasi untuk menarik minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum baik melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun business to businees. Saat ini pemerintah juga sedang menyiapkan skema investasi melaui Kontrak Berbasis Kinerja dan Trade Kredit.

“Selain investasi melaui KPBU dan business to business, kita juga sedang mengembangkan skema investasi melaui Kontrak Berbasis Kinerja dan Trade Kredit. Ke depannya Pemerintah akan terus mengembangkan regulasi  dan pola investasi yang tepat untuk menarik kerjasama  baik dengan investor, kontraktor dan supplier air minum,”ujar Sri Hartoyo.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Anggota BPPSPAM, M. Aulawi Dzin Nun menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang SPAM, tanggung jawab penyediaan air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu untuk mewujudkan target akses air minum 100 persen 2019 dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemda.

Sementara itu Presiden Direktur Aetra Tangerang, Edy Hari Sasono  menyampaikan bahwa selain mengembangkan regulasi terkait investasi, Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada Pemda bahwa aset hasil KPBU merupakan milik pemerintah, sedangkan swasta hanya bertugas mengolah dan melakukan transfer tekonologi.

Pemerintah dan investor air minum juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan air perpipaan yang sudah terjamin mutunya dibanding penggunaan air tanah yang baku mutunya belum teruji. Selain itu, masyarakat  harus diberikan pemahaman bahwa pengelolaan SPAM membutuhkan investasi yang besar sehingga dalam penggunaannya harus dihemat. “Keberhasilan investasi tak hanya sekedar regulasi yang dimudahkan namun juga perlu perubahan mindset masyarakat sebagai pengguna,”ujar Edy. (el/Irn)

Share Facebook Google Tumblr Twitter Print