BPPSPAM dan DPRD Dukung PDAM Kabupaten Madiun Tingkatkan Layanan SPA
Wednesday, 06 Dec 2017

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja PDAM, Komisi C DPRD Kabupaten Madiun ,Jawa  Timur  melakukan kunjungan ke kantor Sekretriat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pada Selasa (5/11). Kunjungan diterima oleh Plt. Anggota BPPSPAM unsur Pelanggan, Ir. Syamsul Hidayat MS dan Kasubag Fasilitasi Penyiapan Rekomendasi Kebijakan BPPSPAM, Eliza Bhakti Amelia, ST, M.SE. Hadir juga dalam rapat Advisor BPPSPAM Ir. Budi sutjahjo, MT  dan  Drs. Rifqi Basri Msi.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Suparno Budi Santoso menyampaikan bahwa tujuan dilakukan kunjungan adalah mendapatkan informasi terkait peraturan dan kebijakan pemerintah terkait kewajiban PDAM untuk memberikan layanan  sosial dan ketentuan perpajakan bagi PDAM tentang pemanfaatan air permukaan serta tarif industri yang dikenakan PLN kepada PDAM.

Syamsul Hidayat menjelaskan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Madiun masuk dalam kategori sehat dan menduduki peringkat ke 7 dari 38 PDAM yang ada di Jawa Timur. Namun begitu efisiensi  produksi dan pergantian meter air Kabupaten Madiun masih rendah. BPPSPAM menyarankan DPRD untuk mendorong PDAM untuk lebih rutin melakukan penggantian meter air sehingga dapat menekan tingkat kebocoran dan menaikkan tingkat pendapatan.

Lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan SPAM adalah UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan , UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor  122 tahun 2015 tentang SPAM.

Berdasarkan  6  prinsip dasar pengelolaan air Putusan MK,  PDAM mempunyai hak prioritas untuk melakukan pengusahaan atas air. Selain itu pelayanan PDAM tidak fokus dalam menjual air namun memberikan fasilitas perpipaan sehingga masyarakat memperoleh air dengan mudah.

Terkait perpajakan bagi PDAM tentang pemanfaatan air permukaan, Advisor BPPSPAM Budi Sutjahjo mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan restribus daerah air permukaan dapat dikenakan pajak yang besarannya ditentukan oleh Peraturan Gubernur. Sedangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perusahaan jasa Tirta disebutkan bahwa Perusahaan diberi kewenangan memungut, menerima, dan menggunakan biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk membiayai seluruh pelaksanaan tugasnya dalam mengelola sarana dan prasarana SDA.

“Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa PDAM wajib membayar pajak air permukaan dan juga membayar tarif air yang ditentukan oleh PJT apabila mengambil air baku dari sarana dan prasarana yang dikelola oleh PJT”ujar Budi.

Share Facebook Google Tumblr Twitter Print