Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/MENKES/PER/IV 2010
Tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2016TAHUN 2016
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990
Tentang
Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PRT/M/2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PRT/M/2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAII
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/PRT/M/2015
TENTANG
IZIN PENGGUNAAN AIR DAN/ATAU SUMBER AIR

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA
NOMOR 65/PMK.02/2015
TENT ANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2 016

Peraturan Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2015
Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 15/PRT/M/2015
TANGGAL 21 APRIL 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/PRT/M/2014
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/PRT/M/2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI OLEH BADAN USAHA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PRT/M/2016
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PRT/M/2016
TENTANG
PEMBERIAN DUKUNGAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH DALAM KERJASAMA PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190/PMK. 08/2015
TENTANG
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGI{A
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19/PRT/M/2016

TENTANG

PEMBERIAN DUKUNGAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM KERJASAMA PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36/PRT/M/2016
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SEKRETARIAT BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 14 /PRT/M/2010
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01/PRT/M/2016
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR DAN
PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 260/PMK.011/2010
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA