Koordinasi Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus TA 2017

    Dibaca 155 kali

Koordinasi Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus TA 2017 diselenggarakan pada tanggal 3-5 Mei 2017. Koordinasi Teknis dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kemajuan hasil kegiatan penataan bangunan dan lingkungan di  daerah berupa fasilitasi dan konsolidasi bagi Satuan Kerja PBL Provinsi dan Pemda.

 

Acara Koordinasi Teknis PBLK dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Bapak Sri Hartoyo, bersamaan dengan penyelenggaraan pendampingan percepatan implementasi Perda Bangunan Gedung. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus dan sesi talkshow dengan pembahasan pengelolaan kota pusaka berbasis komunitas, roadmap penyelenggaraan kota hijau, serta prinsip-prinsip penyediaan ruang terbuka publik di perkotaan.

 

Kegiatan di hari kedua Koordinasi Teknis PBLK 2017 yakni kelas desk P3KP dan kelas desk P2KH. Pada kelas desk P3KP diikuti oleh 7 Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Takalar yang tengah melakukan penyusunan RAKP. Acara dimulai dengan arahan Kasi Wilayah II mengenai target timeline penyusunan RAKP serta sistematika penyusunan RAKP. Ditekankan pula dalam penyusunan RAKP perlu memperhatikan morfologi perkotaan, lini masa yang disarikan dalam bentuk infografis, signifikansi, serta inventarisasi asset pusaka. Kabupaten/Kota juga perlu terus berkoordinasi dengan UPT terkait yang memiliki kompetensi penanganan terhadap bangunan gedung cagar budaya.

 

Kemudian pada kelas desk P3KP dilanjutkan dengan sesi pemaparan progress penyusunan RAKP oleh setiap Kabupaten/Kota dan diskusi dengan para narasumber.

Catatan penting hasil kelas desk P3KP yakni dalam penyusunan profil kota pusaka yang perlu menjadi perhatian khusus adalah menentukan sejarah kemudian penelusuran asset-aset pusaka yang menguatkan fakta sejarah. Lalu keberadaan asset pusaka perlu diidentifikasi secara langsung (observasi) untuk mengetahui kondisi asset. Pernyataan seignifikansi dibuat dengan mengangkat keunikan kawasan yang membedakan dengan kawasan lainnya dan dapat dibuktikan melalui asset pusaka serta sejarah kawasan.

Sedangkan pada kelas desk P2KH diikuti oleh 9 Kabupaten/Kota diantaranya Kota Samarinda, Kota Sorong, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Batang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Landak. Diawali dengan penjelasan singkat mengenai keberjalanan Program Pengembangan Kota Hijau serta jadwal Kota/Kabupaten di tahun 2017 oleh Kasi Wilayah I. Selain itu juga progress setiap Kota/Kabupaten yang perlu membentuk Forum Komunitas Hijau, memiliki SK Tim Swakelola, penyusunan Masterplan Kota Hijau, penyusunan DED RTH, penyusunan Peta Komunitas Hijau serta penyelenggaraan Aksi Festival Kota Hijau. Kemudian yang tak kalah penting adalah penjelasan mengenai Roadmap Kota Hijau tentang pemenuhan ruang hijau perkotaan melalui pendekatan infrastruktur hijau. Melalui konsep infrastruktur hijau, komponen kota hijau tidak hanya berupa taman namun semua ruang hijau kota yang memenuhi definisi hijau baik di lingkungan binaan maupun lingkungan alami dengan didukung oleh penguatan institusi dan gerakan komunitas.

 

Kemudian di kelas desk P2KH dilanjutkan dengan penjelasan perencanaan Masterplan Kota Hijau yang perlu memperhatikan identifikasi eksisting atribut kota hijau, identifikasi peraturan daerah yang mendukung, serta identifikasi rencana program 5 tahun kedepan. Selain itu proses penyusunan DED RTH perlu memperhatikan kepemilikan lahan, lokasi, kesiapan lahan, serta aksesibilitas dengan luasan sekitar 5.000 m2. Kegiatan lainnya adalah pembentukan FKH yang terdiri dari komunitas/kelompok warga yang sudah aktif seputar isu lingkungan, sosial, budaya; serta penyusunan Peta Komunitas Hijau yang memetakan green community, green open space, dan tempat-tempat lokal.

 

Diharapkan dengan adanya koordinasi teknis ini dapat tercipta koordinasi yang baik antara Pusat, Satker PBL Provinsi, serta SKPD terkait sehingga diperoleh masukan-masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di daerah dan meminimalisasi permasalahan/kendala terkait pelaksanaan kegiatan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan khususnya pada Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka serta Program Pengembangan Kota Hijau.