Workshop Heritage Management Plan

    Dibaca 229 kali

Menutup rangkaian workshop di tahun 2018, Direktorat Bina Penataan Bangunan kembali melaksanakan Workshop untuk memberikan pembekalan dan capacity building kepada perwakilan anggotan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Kegiatan yang bertajuk Workshop Heritage Management Plan atau Rencana Pengelolaan Kawasan Pusaka ini dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 November 2018, bertempat di Hotel Novotel Gajah Mada, Jakarta Barat. Peserta yang hadir merupakan perwakilan OPD dari 12 Kab/Kota, 11 Satker PBL Provinsi serta internal Direktorat Bina Penataan Bangunan. OPD yang diundang terdiri dari unsur Bappeda, Dinas PU, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, dengan harapan agar keempat unsur tersebut mendapatkan wawasan baru terkait pengelolaan kota pusaka sesuai kaidah-kaidah pelestarian.

Peserta menyimak pemaparan pembukaan Workshop Heritage Management Plan

Pengembangan Kawasan Perkotaan perlu difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal. Pertumbuhan perkotaan yang sangat masif memerlukan perhatian khusus agar pertumbuhan dapat dikelola lebih baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan pedoman dan arahan dalam pengelolaan pusaka perkotaan. Kementerian PUPR telah menyusun draft Pedoman Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka, yang bertujuan sebagai acuan pemerintah kabupatan/kota dalam melaksanakan pengelolaan dan pelestarian kawasan pusaka disetiap daerah. Selain mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dan teknis, pedoman ini juga mengakomodir aspek nonteknis seperti peran masyarakat, pembinaan, pembiayaan dan pengaturan pelaksanaan di daerah.

Dalam sambutan pembukaan yang disampaikan oleh Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, disinggung pentingnya Rencana Pengelolaan Kota Pusaka, sebagai arah bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan upaya-upaya pelestarian. Tujuan utama pelestarian kota pusaka, sebagaimana juga ditekankan oleh para narasumber lainnya, adalah menciptakan lingkungan yang berkualitas bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sehingga pandangan yang selama ini berkembang bahwa pelestarian kota pusaka semata-mata bertujuan untuk mendapat predikat warisan dunia dari UNESCO ataupun sebagai magnet pariwisata dengan target jumlah kunjungan tertentu adalah salah. Kedua hal tersebut hanya sebagai ‘bonus’ jika tujuan utamanya dapat tercapai.

Penyampaian Sambutan Pembukaan oleh Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus

Workshop Heritage Management Plan ini diperkaya oleh materi dari narasumber, baik dari K/L, praktisi, maupun akademisi yang berpengalaman di bidang pelestarian kawasan pusaka, yaitu:

  • Kasi Pengelolaan, Direktorat Warisan dan Diplomasi Kemendikbud;
  • Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, Ditjen Cipta Karya;
  • Bambang Eryudhawan (Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta)
  • Candrian Attahiyat (Arkeolog, TACB DKI Jakarta)
  • Arya Abieta (Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta)
  • Yayat Sujatna (Project Director PT Pembangunan Kotatua)
  • Laretna T. Adishakti (ICOMOS, Universitas Gadjah Mada)
  • Johannes Widodo (National University of Singapore)

Pada hari pertama, sesi pertama dilakukan pemaparan materi secara panel oleh para narasumber. Pada sesi ini dijelaskan mengenai pentingnya menemukenali signifikansi suatu kota pusaka, sehingga dapat disusun rencana pengelolaan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tetap dapat dilestarikan dengan baik, dan hidup di masyarakat. Perlu dipahami bahwa esensi utama pelestarian bukanlah ‘memuseumkan’ aset pusaka, bukan juga menjadikannya theme park demi kepentingan wisata. Hal ini sering menjadi kesalahpahaman pada Pemerintah Daerah, yang masih berpikir bahwa aset pusaka dilestarikan demi kepentingan pengunjung, tanpa memperhatikan keberlanjutan penghuni yang mengelola, serta keberlanjutan aset pusaka tersebut.

Pemaparan Materi oleh Dr. Eng. Ir. Laretna Adishakti, M. Arch.

Sesi Pemaparan dengan Narasumber Anton Wibisono (Dit. Warisan & Diplomasi Kemdikbud),

Ir. Bambang Eryudhawan (Tim Sidang Pemugaran DKI), dengan Moderator Ir. Woerjantari Kartidjo (ITB).

Pada sesi selanjutnya dipaparkan juga pengalaman pengelolaan kawasan Kotatua Jakarta, dimana melibatkan multipihak, dari pemerintah daerah, badan pengelola yaitu PT Pembangunan Kotatua, BUMN dan swasta. Dalam pengelolaannya, Kawasan Kotatua Jakarta tetap menemui kendala, dan hal ini masih terus diupayakan  untuk dapat dicarikan solusinya. Permasalahan tersebut antara lain status kepemilikan, pengelolaan, pemanfaatan bangunan, pariwisata, kemacetan, polusi, PKL, dan sebagainya. Berbagai permasalahan tersebut  merupakan bagian dari dinamika perkembangan kawasan Kotatua Jakarta, yang telah melalui linimasa sejarah yang panjang dan berlapis, sejak masa pemerintahan Jayakarta (Sunda Kelapa), VOC, kolonial Belanda, pasca kemerdekaan, sampai saat ini. Sesi pemaparan dilanjutkan dengan kunjunan lapangan, dimana peserta dibagi menjadi 3 kelompok, dan didampingi oleh mentor dan Tim PBLK.  Kunjungan ini dilakukan di 3 lokasi Kawasan kotatua Jakarta, yaitu Museum Sejarah Jakarta (Museum Fatahillah), Kali Besar dan Museum Bahari (Pasar Ikan).  Setiap kelompok menyusuri lokasi-lokasi tersebut, serta memperoleh penjelasan dari mentor yang mendampingi, yaitu Ir. Arya Abiseta (Kawasan Museum Sejarah Jakarta), Ir. Febriyanti Suryaningsih (Kawasan Kali Besar), dan Drs. Candriyan attahiyat (kawasan Museum Bahari). 

Penyampaian Materi oleh Yayat Sujatna (PT Pembangunan Kotatua) dan Drs. Candriyan Attahiyat (Arkeolog)

Foto bersama sebelum melaksanakan kunjungan lapangan

Lokasi kunjungan yang pertama yaitu Kawasan sekitar Museum Sejarah Jakarta, atau dikenal juga dengan sebutan Museum Fatahillah. Gedung Museum Fatahillah yang dibangun pada tahun 1707-1712 atas perintah Gubernur-Jendral Joan van Hoorn ini, dahulu difungsikan sebagai balai kota Batavia (Stadhuis van Batavia). Dahulu fungsi utamanya sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang difungsikan sebagai penjara. Selanjutnya, bangunan ini sempat mengalami perubahan fungsi, hingga tanggal 30 Maret 1974, bangunan tersebut dimanfaatkan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Kawasan di sekitarnya pun mengalami perkembangan. Pada Tahun 1972, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, menetapkan secara resmi bahwa Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota beserta bangunan-bangunan tua yang terdapat di dalamnya. Beberapa bangunan dimanfaatkan kembali dengan menambahkan fungsi baru yang sesuai (adaptive reuse), diantaranya sebagai kantor, sarana perdagangan (kafe, toko, galeri, restoran), dan sebagainya. Pada tahun 2013, Gubernur Joko Widodo secara resmi menunjuk konsorsium swasta, PT Pembangunan Kota Tua Jakarta (Jakarta Old Town Revitalization Corporation/JOTRC) sebagai pelaksana pengembangan Kota Tua sebagai Zona Ekonomi Khusus. Tujuannya adalah untuk mengembangkan cara-cara inovatif untuk menghubungkan sektor swasta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Kawasan Kali Besar Kali Besar merupakan urat nadi perkembangaan kawasan Kotatua sejak abad ke-17, dimana transportasi barang dan penumpang masih memanfaatkan arus sungai tersebut. Berbagai komoditi perdaganagn dari dan keluar pelabuhan Suda Kelapa, diangkut menggunakan kapal-kapal yang melintasi Kali Besar. Kawasan di sepanjang Kali Besar pun berkembang, dari yang awalnya sebagai permukiman, kemudian sejak abad ke-18 berkembang menjadi sarana perdagangan dan pergudangan yang cukup pesat. Sejak Indonesia merdeka, bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan tersebut dipindahtangankan menjadi milik BUMN. Saat ini beberapa bangunan di kawasan tersebut difungsikan sebagai perkantoran, pergudangan, kafe/restoran, dan ada pula yang tidak dimanfaatkan (bangunan kosong).

Patung di Kawasan Kali Besar

Ir. Febriyanti Suryaningsih menjelaskan mengenai Kawasan Kali Besar

Drs. Candriyan attahiyat menjelaskan mengenai Kawasan Museum Bahari dan Pasar Ikan

Museum Bahari pernah digunakan sebagai gudang ransum pada masa kolonial Belanda. Saat ini digunakan sebagai museum beserta kantor pengelola. Bangunan sudah mengalami perubahan sebagai adaptasi fungsi tambahan perkantoran, serta untuk pemasangan instalasi ME. Koleksi yang disimpan dalam museum ini antara lain berbagai jenis perahu tradisional hingga berbagai model dan miniatur kapal modern dan perlengkapan penunjang kegiatan pelayaran. Museum Bahari sempat terbakar pada 16 Januari 2018, hal ini disebabkan oleh arus pendek listrik. Proses pemadaman api memerlukan pembongkaran atap oleh petugas, namun sampai saat ini belum dilaksanakan perbaikan.Permasalahan: saat musim hujan sering banjir akibat lokasi relatif cukup rendah. Akibatnya, beberapa aset koleksi yang peletakannya langsung di atas lantai menjadi terendam. Dari kunjungan lapangan tersebut, peserta dapat mengamati upaya-upaya pengelolaan yang dilakukan di Kawasan Kotatua, serta menganalisis upaya-upaya tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian. Hasil kunjungan lapangan, kemudian dipaparakan oleh peserta pada hari berikutnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa para peserta telah berusaha untuk menganalisis kawasan Kotatua Jakarta beserta upaya pengelolaan nya selama ini. Para peserta juga diminta untuk memberikan refleksi pengelolaan Kota Pusaka di daerah masing-masing selama ini, dimana selama ini masih bergulat dengan isu-isu dinamika pembangunan kota, ekonomi lokal dan pengembangan wisata. Dalam hal ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa rencana pengelolaan kota pusaka harus dibuat berdasarkan kemampuan dan kondisi kota, dengan mempertimbangkan ancaman internal dan eksternal yang mungkin timbul.

Peserta dan Narasumber berfoto Bersama

Kegiatan ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan bagi peserta terbaik, serta penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta oleh Kasubdit Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus, Ir. Dian Irawati, MT. Dengan berakhirnya kegiatan Workshop Heritage Management Plan ini, diharapkan akan semakin membuka wawasan para peserta mengenai prinsip-prinsip pengelolaan kota pusaka yang berkelanjutan, serta tidak sekedar mengejar predikat sebagai warisan dunia ataupun mengejar target wisatawan saja, melainkan lebih memfokuskan pada kesejahteraan masyarakat yang tinggal danhidup di dalamnya sebagai subjek yang juga memiliki kontribusi pada upaya pelestarian kota pusaka itu sendiri.