FAQ

1 Apakah yang dimaksud dengan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka?

P3KP atau Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka adalah suatu program yang berupaya untuk melestarikan aset-aset pusaka bangsa yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Kota Pusaka dapat diartikan sebagai kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan/atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya. Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa Indonesia, dari kerajaan nusantara hingga pasca kemerdekaan bangsa. Aset-aset tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang otentik.

Program ini telah dirintis sejak tahun 2012 oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan tujuan sebagai berikut:

  • Terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis rencana tata ruang, bercirikan nilai pusaka melalui sustainable urban (heritage) development;
  • Terwujudnya kemitraan yang melembaga (pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi) demi pengelolaan kota pusaka yang handal;
  • Terwujudnya Kota Pusaka Indonesia yang mampu bersaing dalam kancah internasional dan menjadi Kota Pusaka Dunia.

 

Dengan adanya P3KP ini, diharapkan Kabupaten/Kota di Indonesia dapat mengenali dan memperkuat jati diri dan tidak terbawa arus globalisasi berupa homogenitas pembangunan, khususnya di kawasan pusaka. Melalui penataan dan pelestarian kota pusaka yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat.

2 Apakah semua daerah dapat menjadi anggota P3KP?

Program ini dapat diikuti oleh Kabupaten/Kota yang memiliki aset pusaka baik berupa pusaka benda dan tak benda, serta memiliki minat dan komitmen untuk melestarikan aset yang dimiliki. Untuk menjadi anggota P3KP, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota:

  1. Memiliki Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang muatannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Memiliki Perda tentang Bangunan Gedung sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
  3. Memiliki program dalam APBD selama beberapa tahun terakhir yang berkaitan erat dengan upaya pelestarian pusaka dan memiliki komitmen pendanaan serta kelembagaan bagi P3KP.
  4. Memiliki komitmen untuk bergabung dalam prakarsa P3KP.
  5. Memiliki dinas teknis yang siap terlibat aktif dalam P3KP.
  6. Memiliki komunitas pusaka yang peduli akan penataan dan pelestarian kota pusaka.

 

Selengkapnya dapat dilihat dalam diagram berikut:

3 Bagaimana tata cara keanggotaan P3KP?

Untuk menjadi anggota dari P3KP, terdapat beberapa tahapan yaitu:

  1. Tahun I:
  • Menyusun proposal P3KP,
  • Penetapan kota pusaka;
  • Penyusunan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) à dokumentasi dan inventarisasi aset pusaka, penetapan kawasan prioritas pusaka;
  • Penandatanganan piagam komitmen kota pusaka
  1. Tahun II:

Penyusunan RTBL Pusaka (di kawasan prioritas sesuai RAKP)

  1. Tahun III:

Penyusunan perencanaan teknis à desain teknis kawasan prioritas

  1. Tahun IV:
  • Implementasi fisik (stimulan)
  • Replikasi dan upscaling kota pusaka

 

Adapun ilustrasi pentahapan keanggotaan P3KP sebagaimana bagan berikut:

4 Apakah yang dimaksud dengan surat minat keanggotaan P3KP itu dan siapa yang berwenang menandatangani

Surat minat P3KP merupakan bentuk komitmen tertulis Bupati/Walikota setempat terhadap keikutsertaan dalam P3KP. Surat ini harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan tidak diperkenankan jabatan lainnya.

 

Berikut sistematika penyusunan surat minat P3KP:

5 Apakah proposal P3KP itu dan bagaimana tata cara penyusunannya?

Penyusunan proposal keikutsertaan dalam P3KP merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Kabupaten/Kota dalam tahapan pelaksanaan P3KP. Proposal ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti P3KP. Output dari penyusunan proposal adalah:

  1. Proposal dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah (soft copy dan hard copy).
  2. Surat keputusan Walikota/Bupati tentang penetapan Tim Kota Pusaka Daerah
  3. Lampiran laporan sosialisasi P3KP dan rapat penyusunan proposal yang diselenggarakan oleh Tim Kota Pusaka Daerah (masing-masing minimal 1 kali).

Sistematika Proposal P3KP adalah sebagai berikut:

  1. Halaman sampul/cover;
  2. Halaman Pernyataan: Pengusul wajib menyertakan Surat Minat Keikutsertaan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan tidak dapat diwakilkan
  3. Daftar Isi;
  4. Ringkasan Eksekutif, memuat intisari proposal, khususnya menyangkut kebijakan institusi dalam penataan dan pelestarian kota pusaka (maksimum 2 halaman);
  5. Sistematika penyusunan proposal meliputi:
  • Latar Belakang;
  • Kebijakan Kota/ Kabupaten;
  • Gambaran Pusaka Kota;
  • Inventarisasi Kelembagaan;
  • Inventarisasi Komunitas Pelestari;
  • Aksi Pelestarian Terlaksana;
  • Aksi Pelestarian Terencana;
  • Lampiran

 

Berikut ilustrasi Proposal P3KP Kota Bukittinggi.

Proposal yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota selanjutnya akan dinilai oleh Tim Independen, dengan kriteria pembobotan sebagai berikut:

6 Apakah yang dimaksud dengan Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD)?

Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah (Walikota/Bupati). Tim ini terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan dan pelestarian kota pusaka di lingkup kota/kabupaten, institusi pendidikan, perwakilan komunitas pelestari pusaka alam dan budaya, serta lembaga swasta/non pemerintah. Koordinator tim adalah SKPD yang membidangi infrastruktur.

 

Berikut merupakan contoh SK Pembentukan TKPD Kota Sawahlunto.

 

7 Apakah yang dimaksud dengan RAKP dan bagaimana tata cara penyusunannya?

Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) merupakan dokumen yang mendukung upaya penataan ruang, bangunan, dan lingkungan dalam mewujudkan kota pusaka yang memiliki aset pusaka dengan keunggulan nilai di Indonesia, terutama pada kawasan strategis sosial budaya yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

RAKP dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selanjutnya implementasi berbagai kebijakan dan strategi dalam RAKP diperinci dengan perencanaan pada kawasan prioritas, yaitu RTBL dan penyusunan DED kawasan prioritas dan selanjutnya implementasi penataan fisik kawasan prioritas.

Alur dan kedudukan P3KP dalam penataan ruang.

Sistematika penyusunan RAKP sebagaimana tercantum dalam bagan berikut:

8 Apa sajakah aset pusaka yang diinventarisasi di dalam RAKP?

Aset pusaka yang diinventarisasi dalam RAKP yaitu:

  1. Pusaka alam à objek yang memiliki pemandangan alam yang indah dan masih bersifat alami. Dapat berupa pegunungan, lembah, sungai, danau, pantai, dan sebagainya.

    Danau Toba sebagai salah satu bentuk pusaka alam di Sumatera Utara

    Sumber: http://www.pewartaonline.com

  2. Pusaka budaya à kegiatan adat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat, dan menggambarkan masih  ‘hidup’-nya budaya tersebut di tengah masyarakat.

    Kartini (kanan) dan saudara perempuannya Roekmini dan Kardinah sedang membatik dengan canting. Membatik merupakan budaya turun temurun yang masih dilakukan hingga saat ini.

     Sumber: De Batikkunst (1899) oleh Juynboll dan Rouffaer, diakses melalui www.dgi-indonesia.com

  3. Pusaka saujana à keberadaan lansekap alam yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan budaya oleh masyarakat. Seperti upacara Kasodo yang dilaksanakan oleh Masyarakat Suku Tengger di Gunung Bromo.

    Pelaksanaan Upacara Kasodo di Dataran Tengger, Gunung Bromo

    Sumber: http://muhammadjakaperdana.student.umm.ac.id

 

9 Apakah yang termasuk inventarisasi bangunan bersejarah dalam RAKP harus merupakan bangunan yang tela

Inventarisasi bangunan bersejarah di dalam RAKP dapat berupa:

  • Bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota à harus disertai dengan nomor registrasi/penetapannya;
  • Bangunan yang telah didaftarkan menjadi cagar budaya (tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota) namun belum ditetapkan à agar segera ditindaklanjuti oleh Pemda terkait; dan
  • Bangunan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya (tingkat nasional, provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota), namun berpotensi menjadi aset pusaka Karena memiliki nilai signifikansi bagi perkembangan kawasan, kota ataupun wilayah.

 

Berikut merupakan contoh inventarisasi aset pusaka yang diambil dari RAKP Kota Pekalongan:

Penyusunan inventarisasi aset pusaka selai berupa uraian, tabel yang dilengkapi dengan foto, juga harus dilengkapi dengan peta persebaran aset pusaka. Penyusunan peta persebaran asep pusaka dibedakan untuk setiap jenis pusaka, yaitu pusaka alam, pusaka saujana, dan pusaka non ragawi.

Berikut ini merupakan contoh peta persebaran aset pusaka dalam RAKP Kab. Gianyar, 2016:

Peta Persebaran Aset Pusaka Alam

Peta Persebaran Aset Pusaka Saujana

10 Dalam penyusunan RAKP, pemda seringkali mengalami masalah kekurangan sumber data/referensi literatur

Kurangnya data tertulis (literatur) karena masih banyak budaya masyarakat setempat adalah budaya bertutur (lisan). Sedangkan literatur lama yang dapat ditemui sangat terbatas, beberapa diantaranya merupakan milik pribadi. Oleh sebab itu, dalam mengumpulkan data berupa sejarah kota Tim Penyusun RAKP melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci  (key person), serta melakukan cross checking terhadap hasil wawancara sehingga dapat diperoleh gambaran sejarah perkembangan kota secara utuh.

Pengumpulan data dari literatur lama dapat dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama untuk buku-buku yang menjadi milik pribadi dan arsip daerah.

 

Berikut merupakan hasil penyusunan linimasa (time line) dari RAKP Kab. Gianyar, 2016:

Jika peta perkembangan morfologi kota tidak tersedia, maka Tim Penyusun dapat menyusun sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan para key persons (pemuka adat, komunitas pemerhati pelestarian dan budaya setempat, dan Dinas yang menangani kebudayaan setempat). Adapun pembagian masa perkembangan kota dapat disesuaikan dengan hasil wawancara dan perubahan yang terjadi akibat peristiwa penting, misalnya: masa kerajaan, masa pendudukan bangsa asing (Belanda, Jepang, dan Portugis), masa kemerdekaan-sekarang.

Berikut merupakan hasil penyusunan peta perkembangan morfologi dari RAKP Kab. Gianyar, 2016: