Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

Perjalanan budaya dan sejarah bangsa Indonesia sangatlah kaya dan beragam. Kekayaan ini tercermin dari keragaman peninggalan bersejarah yang salah satunya dalam bentuk bangunan gedung cagar budaya. Bangunan gedung cagar budaya sebagai sumberdaya budaya memiliki arti dan peran penting bagi pembentukan identitas bangsa, sehingga perlu dilestarikan.

Landasan Hukum :

  • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

“bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”

  • Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

“Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan dilestarikan”

  • Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  • Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

KOTA PUSAKA adalah Kota yang didalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat ketiga undang-undang tersebut. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Bina Penataan Bangunan selain memberikan pendampingan dan fasilitasi dalam bentuk dana stimulan penataan kawasan pusaka, juga dilakukan pendampingan penguatan kelembagaan terhadap para pihak terkait, khususnya kepada Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD).

Di tahun 2015 juga, untuk melengkapi peraturan menteri tersebut dengan panduan yang lebih opersional, disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan yang sampai saat ini masih berupa rancangan peraturan menteri, diharapkan dengan adanya petunjuk teknis tersebut pemilik bangunan cagar budaya dan para pihak terkait mendapat panduan yang jelas dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya.

Sejalan dengan Undang-Undang Cagar Budaya, yang menyebutkan bahwa pelestarian adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya, termasuk bangunan gedung cagar budaya, petunjuk teknis dirancang sebagai panduan bagi para pihak dalam melakukan pelindungan yang berupa pemeliharaan dan perawatan; pemugaraan yang berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi; pengembangan yang berupa adaptasi dan revitalisasi; pemanfaatan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan bahkan pembongkaran yang dalam kondisi tertentu bangunan cagar budaya terpaksa dibongkar.

P3KP merupakan insentif program kepada Kabupaten/Kota peserta P3KP yang telah menetapkan Perda RTRW dan Perda Bangunan Gedung. Selain itu P3KP juga merupakan platform untuk mensinergikan program lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka  mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan berbasis pusaka. Sampai saat ini P3KP telah diikuti oleh 52 kota/kabupaten yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam melindungi kekayaan pusaka alam, budaya, dan saujana yang dimilikinya. Komitmen dan kepedulian tersebut dituangkan oleh Kabupaten/Kota dalam Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP). Kabupaten/Kota anggota P3KP secara bersama-sama berupaya mencari jalan dan langkah-langkah nyata dalam mendayaupayakan kekayaan pusaka bangsa menjadi aset yang bernilai tinggi, baik di mata bangsa Indonesia sendiri maupun di mata bangsa-bangsa lain di dunia.

Pelestarian cagar budaya perlu didukung dengan pengembangan kota yang menghargai keberadaan cagar budaya dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pembangunan di daerah dan pengambil keputusan memegang peranan kunci dalam pelestarian kawasan cagar budaya.

 

Tahapan 1

Commitment

Langkah awal adalah menetapkan Tim Kota Pusaka Daerah (TKPD) oleh Kepala Daerah yang terdiri atas SKPD terkait, komunitas pusaka, dan akademisi. Proposal menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengiku3 P3KP. Secara garis besar menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian kota pusaka, gambaran potensi aset pusaka, dan pemetaan para pemangku kepen3ngan. Proposal yang telah disusun oleh Kabupaten/Kota selanjutnya akan dinilai oleh Tim Independen dan diharapkan dapat menunjukkan potensi kota/kabupaten untuk menyelenggarakan program penataan dan pelestarian kota pusaka yang tercermin dalam kriteria pembobotan berikut:

Tahapan 2

Commitment

Merupakan dokumen yang mendukung upaya penataan ruang, bangunan, dan lingkungan dalam mewujudkan kota pusaka berkelanjutan yang memiliki aset pusaka dengan nilai keunggulan dan signifikansi, terutama pada kawasan strategis sosial budaya yang telah dituangkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. RAKP dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selanjutnya implementasi berbagai kebijakan dan strategi dalam RAKP diharapkan dapat dilakukan bersama--sama melalui kolaborasi lintas sektor baik di 3ngkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/ atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan 3dak mengikat.Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 3

Commitment

Wujud komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam melestarikan aset-aset pusaka yang memiliki nilai keunggulan. Menggambarkan prinsip pelaksanaan P3KP yaitu sebagai program kolaboratif dan sinergis.

Tahapan 4

Commitment

Panduan rancang bangun kawasan pusaka untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan (urban design and development guidelines). RTBL memberi arahan kualitas wujud kawasan perencanaan ke dalam matra tiga dimensi menurut kaidah-kaidah perancangan arsitektural bangunan dan lingkungan

Tahapan 5

Commitment

Kegiatan perencanaan pembangunan suatu kawasan pusaka berupa penyusunan rencana kawasan dengan fungsi tertentu dilengkapi dengan Detil Engineering Drawing (DED) terhadap lokus prioritas yang tercantum dalam deliniasi kawasan penyusunan RAKP dan RTBL sebelumnya
Di dalam Perencanaan Teknis ini, salah satu yang harus dilakukan adalah Analisis Dampak Pusaka (Heritage Impact Assesment) yaitu Proses melakukan identifikasi, memprediksi, mengevaluasi serta mengkomunikasikan dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu aktifitas pembangunan atau rencana pembangunan terhadap nilai-nilai penting dari aset-aset pusaka yang dilestarikan baik berupa benda maupun takbenda, untuk kemudian diberikan rekomendasi bagaimana mencegah/meminimalisir dampak-dampak negatif tersebut

Tahapan 6

Commitment

Pembangunan infrastruktur oleh APBN melalui stimulan implementasi fisik kota pusaka dan APBD Kabupaten/Kota serta APBD Provinsi serta melalui P3KP, dilaksanakan dalam bentuk pembangungan fisik ruang publik yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hasil pekerjaan P3KP berupa bangunan fisik yang telah terbangun selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme hibah untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.

Tahapan 7

Tahapan 7

Pemerintah kabupaten/kota bersama segenap pemangku kepentingan mengembangkan kawasan-kawasan pusaka lainnya sesuai dengan kaidah pelestarian.
Penyelenggaraan kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), swasta, dan/atau sumbangan dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kemitraan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat.