LOADING

Lihat Berita

BPPW Kaltim dan Pemkot Balikpapan Ekspose Rencana Kegiatan Skala Kawasan TA 2020

By  / Jumat, 21 Februari 2020

View (14)

Image

Pada hari Senin (17/02/2020) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Balikpapan menggelar Ekspose Rencana Kegiatan Skala Kawasan Tahun 2020, tentang Desain Skala Kawasan Minapolitan Kelurahan Manggar dan Manggar Baru, Kota Balikpapan, bertempat di Gedung PIP2B, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Acara dihadiri oleh Kasi Perencanan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur beserta staf, Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur beserta staf, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, Technical Management Consultant (TMC) 5 Kota Balikpapan, Oversight Service Provider (OSP) 7 Provinsi Kalimantan Timur, serta Tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kota Balikpapan.

Acara tersebut merupakan kelanjutan dari audiensi Pemerintah Kota Balikpapan kepada Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2020. Pada acara tersebut dilakukan diskusi dan penjelasan secara mendalam tentang berbagai hal terkait dengan rencana kegiatan, seperti, masterplan kawasan, konsep penanganan bangunan, konsep penataan jaringan jalan, sirkulasi jalur air, konektivitas kawasan, kelengkapan jalan titian, konsep jaringan drainase, konsep penanganan air limbah, konsep penanganan persampahan, konsep proteksi kebakaran, perspektif kawasan, dan timeline skala kawasan minapolitan Kota Balikpapan.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Sandhi Eko Bramono, mengatakan, bahwa penataan kawasan kumuh di seluruh Indonesia, tetap mengacu pada salah satu readiness criteria utama, yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah tentang kawasan kumuh. Dalam penataan kawasan dan penanganan kawasan kumuh, termasuk untuk Kota Balikpapan, juga harus tetap akan kembali pada readiness criteria tersebut, sebagai dasar eradikasi kawasan kumuh perkotaan hingga akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga mencapai 0 % kumuh.

Mia Amalia, selaku Kasi Perencanaan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, menuturkan, bahwa perlu dibuat kesepakatan di awal untuk mengantisipasi permasalahan maupun kendala – kendala yang mungkin akan muncul di lapangan pada saat akan mulai kegiatan, serta harus segera dilakukan penyempurnaan dokumen, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan tujuan untuk mempersiapkan agar pada saat usulan sudah disetujui, pekerjaan bisa langsung dilaksanakan. Kemudian, selain pekerjaan utama, kita juga tetap harus memperhitungkan berbagai pekerjaan pendukung, seperti penerangan jalan umum, dan utilitas lain yang mendukung pengarus utamaan gender. Sehingga diharapkan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan benar – benar bermanfaat untuk masyarakat.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Permukiman, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Wishnu Aryo Wibisono menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ekspose ini adalah untuk memastikan kesiapan dari kegiatan yang diusulkan tersebut. Diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap dokumen DED (RAB, gambar, dan RKS), karena hal tersebut akan menjadi dasar dalam pengusulan kegiatan ke Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya.

Wishnu melanjutkan, setelah acara pada hari ini, diharapkan semua dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Masing-masing pihak memahami apa yang menjadi tupoksi dan tanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan tersebut, serta mengetahui apa saja yang harus disiapkan dan ditindaklanjuti untuk mendukung agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Perekonomian Perkotaan, Kota Balikpapan, Arfiansyah, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut dari acara ini maka akan dilakukan perbaikan terhadap dokumen DED (RAB, gambar, dan RKS) sesuai dengan saran yang disampaikan pada diskusi tersebut. Sehingga langkah awal untuk melaksanakan percepatan maka perlu dilakukan inkubasi yang ditargetkan selesai pada akhir Bulan Februari 2020. (Umi/Balai-PPW Kaltim)

Share :