LOADING

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah dijelaskan struktur organisasi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Unit kerja yang ada di lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah:

  1. Subdirektorat Perencanaan Teknis;
  2. Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah I;
  3. Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II;
  4. Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III;
  5. Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan; dan
  6. Subbagian Tata Usaha.

 

Sub Direktorat Perencanaan Teknis

Subdirektorat Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan Teknis menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan permukiman;
  2. perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kawasan permukiman;
  3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program  dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman; dan  
  4. pengelolaan data dan penyebarluasan informasipenyelenggaraan kawasan permukiman. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Perencanaan Teknis didukung oleh Seksi Penyusunan Rencana yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan strategi serta perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan kawasan permukiman.  Seksi Analisa Teknis yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program  dan anggaran serta pengelolaan data dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman.

 

Sub Direktorat Kawasan Permukiman Wilayah I

Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera;  
  2. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera; 
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Sumatera; dan
  4. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasanpermukiman di wilayah Pulau Sumatera. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perkotaan didukung oleh Seksi Kawasan Permukiman Wilayah I.a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Seksi Kawasan Permukiman Wilayah I.b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, dan Lampung.

 

Sub Direktorat Kawasan Permukiman

Wilayah II

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan. 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan; 
  2. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan; 
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan; dan  
  4. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Jawa dan Kalimantan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Kawasan Permukiman Perdesaan didukung oleh Seksi Kawasan Permukiman Wilayah II.a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan
perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.  Seksi Kawasan Permukiman Wilayah II.b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. 

 

Sub Direktorat Kawasan Permukiman

Wilayah III

Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; 
  2. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; 
  3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan 
  4. pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayah Pulau Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Kawasan Permukiman Wilayah III didukung oleh Seksi Kawasan Permukiman Wilayah III.a mempunyai tugaspenyiapan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.  Seksi Kawasan Permukiman Wilayah III.b mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan keterpaduan perencanaan, pengawasan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi, dan bimbingan teknis penyelenggaraan kawasan permukiman di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

 

Sub Direktorat Standardisasi dan Kelembagaan

Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyebarluasan, pemantauan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan teknis dan kelembagaan penyelenggaraan kawasan permukiman.

 

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman;  
  2. pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman; 
  3. pemberian bimbingan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman; 
  4. pembinaan kelembagaan penyelenggaraan kawasan kawasan permukiman; dan 
  5. pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan didukung oleh Seksi Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahanpenyusunan, penyebarluasan, pemantauan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kawasan permukiman. Seksi Kelembagaaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kelembagaan, serta  pengembangan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman.

 

Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, fasilitasi penyelesaian temuan LHP dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.